BPN Jabar Akan Tindak Tegas Petugas Yang Terlibat Pungli Prona

Posted by: Tags: , ,

bpnjabarSUMBER, (PRLM).-Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat akan menindak tegas petugas pengukur mereka yang terlibat pungutan liar terhadap warga penerima sertifikasi Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).

BPN juga berharap aparat kepolisian serta pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap penyelewengan Prona di tingkat desa.

Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Roli Irawan mengatakan, BPN sama sekali melarang petugasnya untuk meminta apapun dari warga penerima sertifikasi Prona.

“Jika mereka datang kemudian disuguhi makanan dan minuman itu wajar saja. Namun kami melarang mereka meminta, apalagi terlibat pungutan liar,” katanya seusai pembukaan Rapat Pimpinan BPN Wilayah Jawa Barat, di salah satu hotel berbintang Kabupaten Cirebon, Rabu (7/5/2014).

Menurut Roli, pihaknya tidak memiliki wewenang pengawasan sampai ke tingkat desa. Soalnya, pemberkasan persyaratan Prona memang diperbolehkan untuk dilakukan secara kolektif oleh pemerintah desa setempat.

Jika ada penyelewengan atau pungutan liar di tingkat desa, maka polisi serta pemerintah di tingkat kecamatan sampai kota/kabupaten lah yang harusnya bertindak.

Rolli menegaskan, masyarakat umum dan pers juga bebas untuk ikut mengawasi pelaksanaan Prona di tingkat desa. Jika ditemukan bukti pelanggaran, Rolli tak segan untuk menindak petugasnya sesuai tingkat keterlibatan mereka. “Kalau memang parah, bisa sampai pemecatan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pungutan terhadap para penerima sertifikasi Prona sempat terjadi di Desa Kedongdong Kidul, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

Mereka dipungut sumbangan sebesar Rp 500.000 – 750.000 untuk pengurusan sertifikasi Prona. Pungutan yang diduga liar tersebut diminta untuk uang makan dan rokok bagi petugas pengukur tanah dan beberapa biaya operasional lain.

Salah seorang warga pemilik tanah, Tarmidi (70) mengatakan, sekitar sebulan lalu, dirinya mendapatkan tawaran agar tanahnya disertifikasi melalui Prona.

“Kebetulan tanah itu sudah saya wariskan kepada anak saya Saenah (40), sehingga petugas dari desa yang menawarkan program itu saya langsung hubungkan dengan anak saya,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang berkesempatan membuka Rapim BPN tersebut mengatakan, dari sekitar 4.000 asset yang dimiliki Pemprov Jawa Barat, saat ini baru sekitar 1.091 yang sudah memiliki sertifikat. “Mudah-mudahan tahun ini selesai lagi 1.000 asset yang akan disertifikasi melalui anggaran DIPA BPN-RI yang Dersumber dari APBN,” katanya.

Heryawan mengaku, untuk menyertifikasi seluruh asset tersebut memang masih diperlukan waktu beberapa tahun lagi. Namun setidaknya secara bertahap asset yang ada semakin terlindungi dan tidak bisa lagi diklaim oleh orang-orang tak bertanggung jawab yang tak jarang menggunakan sertifikat palsu.

Sementara itu Roli mengatakan, selain 1.000 bidang tanah asset pemprov, BPN Jawa Barat juga telah memproses 74.150 bidang tanah masyarakat pada 2014.

“Jumlah itu terdiri atas 50.000 bidang yang didanai program Prona, 3.000 bidang dari penyertifikatan tanah nelayan, 1.400 bidang sertifikasi untuk UMKM, 800 rumah masyarakat berpenghasilan rendah dan 17.500 bidang tanah yang diredistribusi,” katanya. (Handri Handriansyah/A-89)***

Sumber Berita : PikiranRakyat Online

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.